Oktober 22, 2021

Terungkap, RAT KUD perintis Tanoyan Di Duga Cacat Hukum

BOLMONG,JurnalBMR.com- pelaksanan RAT (Rapat Akhir Tahunan) Keperasi Unit Desa (KUD) Perintis Tanoyan yang di gelar 6 Maret 2021 di duga inprosedural dan  bertentangan dengan permenkop No 19 tentang pelaksanaan rapat anggota koperasi.

Hal ini baru terungkap dari pengakuan beberapa anggota KUD Perintis yang merasa tak di libatkan dalam RAT tersebut padahal dirinya termasuk salah satu anggota KUD perintis.

Menurut beberapa sumber yang meminta namanya tak di publish, RAT KUD perintis yang di gelar oleh pengurus KUD pada bulan maret lalu di duga cacat hukum dan di nilai banyak kejanggalan.

Beberapa kejanggalan tersebut di antaranya adalah Peserta RAT 23 orang, tidak semua memiliki Kartu Anggota (KTA) KUD perintis. Anggota penuh yang terdiri dari pengusaha sebagai mitra kerja KUD tidak dilibatkan.

Berikut SHU (Sisa Hasil Usaha koperasi) Nihil alias kas kosong, Padahal ada banyak anggota yang menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi di LPJ saldo nol. Kemana dana simpanan pokok dan simpanan wajib selama ini ? belum lagi tidak ada keterbukaan pengelolaan keuangan organisasi, ” Jelas sumber.

Sebagaimana di dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Perintis yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 33/BH/PAD/KWK.18/X/1995 yang ditandatangani oleh Drs T Tampubolon selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Provinsi/Daerah Istimewa Sulawesi Utara dan atas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, yang ditetapkan di Manado pada 27 Oktober 1995 dikatakan.

“Pengurus hasil RAT sebelum melakukan tugas dan kewajiban, lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji di hadapan rapat anggota atau menurut keputusan rapat anggota dengan disaksikan pejabat dalam hal ini pemerintah daerah (Dinas koperasi) ,Rapat anggota dapat dikatakan Sah apabila dihadiri separoh ditambah satu dari jumlah anggota RAT.

Dalam anggaran dasar KUD Perintis juga ditegaskan, pengurus yang menimbulkan pertentangan dan perselisihan dapat diberhentikan dari kepengurusan.

Sedangkan pada BAB XIII Anggaran dasar KUD Perintis, keadaan koperasi tidak boleh dirahasiakan, ” Tegas Sumber.

Tapi yang terjadi di RAT KUD perintis dari  Jumlah anggota penuh 52 orang. Harusnya peserta RAT saat itu berjumlah 27 orang agar quorum dan sah untuk di laksanakan, Tapi yang terjadi RAT hanya dihadiri 23 orang, anehnya lagi Daftar hadir anggota tidak memuat no kartu anggota karena sebagian besar yang hadir tidak memiliki KTA KUD Perintis.

Belakangan terungkap jika Sebagian besar yang hadir di RAT KUD Perintis saat itu hanya karyawan di pabrik tong
Yang tak lain mereka adalah pekerja/karyawan, bukan anggota penuh KUD.

Sementara itu kabid pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kurnia Adi Wibowo yang hadir pada pelaksanaan RAT Maret lalu ketika di konfirmasi lewat seluler tak mengangat telpon meski dalam keadaan aktif.

Upaya konfirmasi ke KSB KUD Perintis juga tak tersambung, Satu-satunya konfirmasi tersambung hanya kepada bagian Humas KUD Perintis Abdul bahri kobandaha, Namun jawaban detail Tak di dapatkan media ini karena Ali sapaan akrabnya hanya menjawab No Coment.

Kalau soal itu saya No komen langsung saja ke Ketua , ” singkat Ali.* (Tim)