Oktober 19, 2021

Terkait Pemagaran Jalan Dandes, Ini Tanggapan BPD Bungko

KOTAMOBAGU – Polemik pemagaran lahan di lokasi pekerjaan fisik Dandes desa Bungko kecamatan Kotamobagu selatan yang di dilakukan oleh Ri’ makalunsenge selaku pemilik lahan mendapat tanggapan dari salah satu pimpinan Badan permusyawaratan desa (BPD) desa Bungko Hisran Andu.

Menurutnya selaku mitra pemerintah desa pihaknya selalu mengingatkan kepada pemdes Bungko agar setiap melaksanakan kegiatan pekerjaan dan pembangunan di desa yang bersumber dari anggaran negara baik APBN, APBD agar sebelum menentukan titik pekerjaan yang utama adalah administrasi dan legalitas pekerjaan harus jelas termasuk surat hibah lahan yang menjadi titik pekerjaan.

Hal ini di lakukan kata Hisran untuk mengantisipasi jangan sampai di tengah pekerjaan ada pihak yang merasa di rugikan termasuk pemilik lahan, ” katanya.

Lebih lanjut kata hisran, menanggapi permasalahan yang terjadi antara pemdes Bungko dan pemilik lahan, BPD selaku mitra pemdes yang berfungsi dalam hal pengawasan menghimbau kepada kedua bela pihak untuk duduk satu meja untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

” Saat ini kami BPD masih menunggu informasi dari pemdes terkait hasil musyawarah dengan pemilik lahan karena secara tekhnis kami tidak punya kewenangan , ” ucapnya.

Isran menambahkan sudah menjadi kewajiban pemdes Bungko untuk melaksanakan pembangunan di desa, meski begitu kita tidak boleh mengabaikan hak masyakarakat. Jika ada hak masyarakat yang kita abaikan apa gunanya kita membangun sementara ada komplein dari pemilik lahan, ” imbuhnya.

Sementara itu Ri” makalunsenge selaku pemilik lahan mengklarifikasi pernyataan Sangadi Bungko Muri gonibala yang menyebut bahwa pemdes merasa di jebak karena pada saat rapat pembahasan APBDes pemilik lahan juga di undang.

Menurut Ri’ pada saat rapat bulan Maret lalu dirinya di undang rapat dalam agenda pelepasan aset desa bukan pembahasan hibah.

” Memang benar saat itu saya di undang untuk menghadiri rapat namun yang di bahas bukan soal hibah tetapi soal pelepasan aset desa, ” ungkap nya.

Ri’ menyebut pemdes Bungko Selain melakukan penyerobotan tanah miliknya juga mengangkangi budaya ” Mongondow dan pesan leluhur yaitu  “bobahasaan” masuk ke tanah orang tanpa permisi , ” tutupnya. (Tim)