Oktober 26, 2021

SK DPP Golkar Di Kaji DPD 1 PG Sulut, AMPG Bolmong : JAK Tak Paham Organisasi

ALI ADUKA SEBUT PERNYATAAN JAK BENTUK PERLAWANAN DPD 1 PG SULUT ATAS SK DPP GOLKAR

BOLMONG, JurnalBMR.com – Melansir penyataan ketua Harian DPD 1 PG Sulut James Arthur kojongian (JAK) pada edisi pemberitaan media jurnalBMR.com Rabu 14 Juli 2021 hari ini, di tanggapi oleh ketua AMPG Bolmong Ali Imran Aduka (AIA).

Pernyataan JAK bahwa saat ini DPD 1 PG Sulut masih mengkaji Surat dari DPP Golkar tentang penunjukan PAW atas nama Sulhan Manggabarani SH sebagai pimpinan DPRD Bolmong di duga melanggar kode etik partai, bahkan kami menganggap pernyataan itu mengada-ada  dan terkesan JAK  tidak paham organisasi, ” Ujar Ali Aduka.

” Sungguh diluar nalar jika DPD 1 PG 1 Sulut Masih mengkaji SK DPP yang Nota Bene di tanda tangani oleh ketum DPP Golkar Erlangga Hartarto. ” ini kan aneh apakah dunia sudah terbalik ? Harusnya SK DPP  bukan dikaji tapi dilaksanakan oleh DPD 1 SULUT “terang Ali.

Pernyataan JAK semakin memperkuat anggapan kami  bahwa DPD 1 Sulut melakukan pembangkangan terhadap SK DPP Golkar.

Jadi dalil apapun yang disampaikan oleh JAK selaku  Ketua Harian DPD 1 PG Sulut semata-mata hanya alibi dan sangat jauh dari akal berfikir yang sehat.

Sudah Sangat jelas dugaan kami bahwa DPD 1 PG Sulut berusaha melakukan diskriminasi terhadap kader potensial DPD 2 PG bolmong hasil keputusan DPP Golkar, hanya karena tidak mau mengikuti hasrat dan keinginan DPD 1 PG  sulut yang inkonstitusinal,  “Ucapnya.

Harusnya menurutnya Ali Aduka DPD 1 Golkar yang menaungi seluruh DPD 2 Se-sulut bersikap adil terhadap semua kader, wajib hukumnya bagi DPD 1 PG sulut  memberikan hak yang sama terhadap sesama kader partai.

“Kami bingung melihat sikap DPD 1 PG  sulut yang ambigu dan menyesatkan itu, ” Kesal Ali.

Ali menambahkan yang harus DPD 1 PG sulut sadari bahwa SK DPP Golkar itu sifatnya final dan mengikat punya
landasan yang kuat karena merujuk pada AD ART serta PO (Peraturan Organisasi) partai.

Lantas kajian apa yang diperlukan oleh DPD 1 PG Sulut atas SK DPP Golkar tersebut ? Apa kah DPD 1 ragu dengan SK DPP  karena yang menanda tangani SK PAW Pimpinan DPRD Bolmong tersebut di tanda tangani oleh ketua umum DPP Golkar Erlangga Hartarto dan sekjen DPP ?  Sehingga perlu dikaji kembali oleh DPD 1 PG sulut yang SK nya terbit hampir sebulan, “tandasnya.

Lantas, Maunya DPD 1 PG Sulut siapa yang harus menandatangani SK tersebut selain ketum Erlangga Hartarto agar secepatnya ditindak lanjuti dan tak di kaji lagi ?

DPD 1 PG sulut tak perlu  buat-buat alasan untuk memperlambat proses pengajuan PAW pimpinan DPRD Bolmong karena itu sangat merugikan partai Golkar sendiri.

JAK jangan tamba tamba urusan, harusnya pembahasan partai golkar sulut hari ini sudah merancang strategi pemenangan di 2024, Ada tiga agenda penting yang akan di hadapi partai ini yakni pemilihan legislatif, pemilihan Pilgub dan pemilihan presiden.

Nah, agenda ini yang harus di prioritaskan oleh jajaran Pengurus DPD 1 dan DPD 2 PG,  Apalagi ketum DPP partai Golkar Erlangga Hartarto akan dicalonkan sebagai capres dan Ketua DPD 1 PG sulut Cristiany euginia Paruntu dicalonkan oleh partai golkar sebagai calon gubernur Sulut.

Tapi yang terjadi hari ini DPD 1 PG sulut  hanya bergutat dan mempolemikan SK DPP  yang sudah jelas keabsahannya, jika hanya hal ini yang di polemikan  saya yakin 2024 DPD 1 PG  sulut tidak siap menghadapi hajatan di 2024.

lebih lanjut Ali Aduka meminta kepada  DPP partai golkar untuk segera mengevaluasi DPD 1 PG  sulut agar tidak terulang lagi kekalahan golkar seperti pada pilkada 2020 lalu,Dimana tidak ada satu pun pilkada dimenangkan oleh partai golkar disulut.

Dan kami meyakini jika disurvei hari ini golkar se indonesia kami bisa pastikan diseluruh propinsi sulut yang terendah, ini diakibatkan di DPD 1 PG sulut terlalu banyak interes- interes yang tidak bersesuaian dengan kepentingan partai, ” Tutup Ali dalam tulisannya.* ( TIM)