Oktober 25, 2021

Pengurus Tak Kunjung Di Lantik, Humas KUD Perintis Blakblakan Soal Kondisi Internal

BOLMONG,JurnalBMR.com-  Tak Kunjung dilantik kepengurusan KUD Perintis tanoyan hasil RAT 6 Maret 2021 masih berstatus ilegal dan belum dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

Humas KUD perintis Abdul bahri kobandaha SE ketika di konfirmasi membenarkan informasi tersebut, “Iya benar, Pengurus KUD perintis hasil RAT Maret lalu sampai saat ini belum melaksanakan sumpah janji pelantikan sebagaimana diatur dalam AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi), saya akui pengurus KUD masih berstatus ilegal,” ungkap Humas KUD Perintis Abdul Bahri Kobandaha Via seluler, Rabu,11 Agustus 2021.

Menariknya secara blak-blakan Ali sapaan akrabnya membeberkan terkait status dan kepengurusan KUD terpilih belum sah. Jika ada proses administrasi, baik surat menyurat mau pun kebijakan, itu masih ilegal.  Sebagai salah satu anggota KUD yang melekat jabatan humas saya akan membawa persoalan ini untuk dibahas pada rapat anggota,” tegas Ali.

Ali juga menyesalkan kondisi di KUD saat ini karena pengurus tidak paham anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

“Saya justru mempertanyakan, apakah mereka itu paham dan mengerti berorganisasi atau tidak. Jika tidak paham dalam berorganisasi karena segala kebijakan tidak mengacu pada AD/ART, sebaiknya mundur dari kepengurusan agar organisasi tidak hancur,” tegasnya.

Dikatakannya lagi, beberapa kali terjadi pengambilan keputusan dan kebijakan, tidak lagi melalui mekanisme rapat anggota.

“Anggota penuh KUD perintis ada 52 orang. Tapi, tidak pernah dilibatkan dalam rapat anggota, termasuk dalam rapat pengambilan kebijakan organisasi. Ini sangat disayangkan. Organisasi seperti tidak memiliki anggota karena beberapa kali rapat, anggota tidak dilibatkan,” ungkapnya

Dia juga menegaskan, Dinas Koperasi Bolaang Mongondow untuk tidak melakukan pelantikan pengurus jika tidak sesuai dengan AD/ART.

“Sebagai anggota KUD saya ingatkan dinas koperasi agar tidak melantik pengurus KUD Perintis terpilih sebelum kondisi internal kami benar-benar baik dan jalan sesuai AD/ART. Jika tetap memaksakan pelantikan, maka saya sebagai anggota berhak menyampaikan penolakan atas kehadiran dinas koperasi,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Bahri juga menyinggung soal struktur organisasi yang tak kunjung rampung juga belum dilakukan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Sehingga pengurus baru masih dalam status tidak sah alias masih ilegal ketika akan menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Harusnya segera dibahas lewat rapat anggota siapa yang akan ditempatkan di struktur badan pemeriksa dan dewan penasehat KUD,” terangnya.

“Saya tantang pengurus KUD terpilih memfasilitasi rapat anggota dengan melibatkan semua anggota dan struktur internal KUD. Selain itu libatkan badan pengawas dan pemerintah desa tanoyan utara dan tanoyan selatan karena KUD Perintis sejak awal didirikan telah diniatkan oleh tokoh pendiri untuk aset desa dan untuk kepentingan masyarakat tanoyan.

Sekali lagi, saya tantang pengurus KUD perintis terpilih menggelar rapat anggota secepatnya agar semua terang benderang dan terkesan tak ada yang di tutup-tutupi ,” tandas Abdul Bahri.

Di ketahui RAT KUD perintis yang di gelar pada bulan Maret lalu menetapkan 3 orang pengurus KSB, Masing-masing Syarif Alimudin sebagai ketua, Abdul Rifai manggo sebagai sekretaris, dan abdul Nasir ganggai sebagai bendahara.* (tim)