Oktober 26, 2021

Pengurus Baru KUD Perintis Tanoyan Belum Di Lantik, Ini Alasannya

BOLMONG – Belum di Lantiknya Pengurus KUD perintis  tanoyan hasil RAT (Rapat Akhir Tahunan) Yang digelar pada 6 Maret 2021 lalu berakibat pada program kerja pengurus KUD perintis berjalan tak maksimal.

Pasalnya hingga memasuki bulan ke 7 pasca di gelarnya RAT bulan Maret lalu belum ada tanda-tanda dari pengurus KUD untuk menjadwalkan pelantikan Pengurus KUD perintis yang baru.

Hal ini tentunya mengundang tanda tanya dari sejumlah anggota KUD yang bergerak di bidang pertambangan ini. Ada apa sehingga pelantikan pengurus baru belum juga di laksanakan.

Menurut mereka banyak program-program kedepan yang harus di laksanakan oleh pengurus yang baru tapi kalau belum di Lantik otomatis mereka belum bisa bekerja, ” Ujar sumber yang minta namanya tak di publish.

Humas KUD Perintis Tanoyan  Abdul bahri kobandaha SE ketika di konfirmasi JurnalBMR.com membenarkan bahwa pengurus baru Hasil RAT 6 maret lalu memang belum di Lantik.

” Untuk saat ini, pengurus KUD Perintis hasil RAT 6 Maret 2021, masih akan melakukan rapat internal untuk membahas beberapa hal strategis, sebelum dilakukan pelantikan oleh Dinas Koperasi Bolmong.

Diantaranya akan membahas  mengenai perampungan struktur organisasi yang terdiri dari pengurus, Badan pemeriksa (BP) Manager, KTT dan dewan pembina atau penasehat koperasi.

Untuk dewan pembina dan penasehat koperasi, kemungkinan akan melibatkan pemerintah di dua desa yakni dari Desa Tanoyan Utara dan Desa Tanoyan Selatan. Tapi, tergantung bagaimana hasil keputusan rapat internal nanti,” kata Abdul Bahri Kobandaha, Humas KUD Perintis.

Terpisah, Kepala dinas koperasi dan UKM kabupaten Bolmong Ofier Rattu ketika di konfirmasi lewat seluler mengatakan bahwa Pada dasarnya Diskop-UKM hanya menunggu surat pemberitahuan dari KUD perintis terkait jadwal pelantikan.

” Kami hanya menunggu undangan atau surat pemberitahuan dari pengurus KUD terkait jadwal pelantikan, ” ujar Ofir.

Namun menurut Ofir pelantikan bisa di laksanakan asalkan  pengurus tidak bermasalah, jika bermasalah apalagi berurusan dengan hukum maka pelantikan tidak bisa di laksanakan,  “jelas Ofir **.(TIM)