Oktober 19, 2021

Pemilihan Anggota BPD Di Mopait Di Duga Bermasalah

HAERANI DAO : SAYA AKAN TEMPUH JALUR HUKUM

BOLMONG,JurnalBMR.com- Pemilihan anggota BPD (Badan permusyawaratan desa)  yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan BPD desa mopait yang terdiri dari 4 dapil dari 6 dusun yang ada di duga bermasalah.

Pasalnya salah satu calon terpilih bernama Haerani Dao hasil pemilihan lalu di anulir oleh panitia sehingga pada Senin 26 Juli 2021 panitia Pemilihan BPD kembali menggelar PSU.

Kepada JurnalBMR,com Haerani Dao mengatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ulang (PSU) sangat tak berdasar dan merugikan dirinya sebagai anggota BPD terpilih di dusun 5.

Di katakannya, dianulirnya dirinya sehingga  pemilihan ulang di dapil dusun 5 di lakukan hanya karena ulah oknum tertentu yang  tidak suka kepada dirinya sebagai calon BPD terpilih

Lanjutnya lagi, pelaksanaan PSU ulang yang dilaksanakan senin 26 Juli 2021 sebagian tahapan juga tidak sesuai regulasi yang ada dalam surat edaran Pemkab Bolmong karena pada musyawarah dusun nama-nama yang direkrut sebagian tidak mewakili golongan, ” Ungkap Haerani.

“Saya merasa dilecehkan dan dirugikan untuk itu saya akan menempuh upaya hukum demi keadilan “sebut Haerani.

Senada yang di sampaikan salah satu keluarga dari Haerani Dao meminta agar pemilihan BPD desa mopait di dusun 5 agar kembali dievaluasi karena tahapannya ada yang inprosedural, kenapa harus tunduk pada keinginan orang yang selama ini tidak suka dengan calon terpilih,”kami akan melakukan Class eksyen” sebut salah seorang keluarga calon terpilih.

Ketua panitia pemilihan BPD Hamri Mokoagow ketika di konfirmasi mengaku siap menghadapi gugatan jika ada yang keberatan, ini sudah melalui pleno panitia makanya Dusun 5 harus diulang karena ada salah satu tahapan yang tidak dilakukan oleh dusun bersangkutan.

Pernyataan Ketua panitia tersebut di tanggapi oleh anggota keluarga calon yang dirugikan, Mereka mengatakan bahwa tahapan yang dilewati itu tidak penting karena tidak dalam regulasi atau tidak dalam surat edaran Pemkab tentang mekanisme pemilihan BPD.* (MB)