Oktober 19, 2021

Menelisik Aliran Duit Haram Hasil Dugaan Korupsi Dirjen Pajak Yang Mengalir Ke KUD Perintis Tanoyan

BOLMONG – Sejak KPK Menetapkan Tersangka mantan Dirjen Pajak Angin Prayitno Aji atas dugaan Manipulasi dan Penggelapan Pajak PT Joanlin Baratama dan dua perusahaan lainya milik dari Milyarder Indonesia Hi Hisam di kalimantan,serta diperiksanya sejumlah pegawai dan Tiem Audit pajak PT Joanlin Baratama.

Maka terungkap sudah aliran duit haram yang di duga dikorupsi oleh Mantan Dirjen Pajak dan anak buahnya, salah satunya adalah mantan Pegawai pajak yang juga adalah Tiem Audit yakni Zulmanizar, alias Deden Suhendar.

Modus mereka memuluskan kejahatan ini adalah Memangkas Tagihan Pungutan Pajak ke PT Joanlin Baratama dan 2 perusahaan lainya dengan cara diperkecil dinegosiasikan agar sisanya bisa masuk kekantong Pribadi mereka. selanjutnya duit itu dicuci lewat (nama alias) membeli aset pribadi dan menginvestasikanya lewat usaha resmi sampai menyamarkan dan menggunakan KTP Palsu dalam bertransaksi (kerja sama bisnis).

#PENGAKUAN DEDEN SUHENDAR alias ZULMANISAR#

Pada Berita acara Penyidikan (Pro justisia) di KPK Terungkap bahwa ada upaya untuk bekerjasama dengan PT Joanlin Baratama dengan memuluskan administrasi pengampunan Tunggakan Pajak perusahaan agar aliran duit pajak yang Ratusan Milyar ekornya bisa masuk ke kantong pribadi mereka, tentu dengan melibatkan petinggi kantor Direktorat pajak yakni Dirjen pajak Angin Prayitno Aji Yang juga sudah ditetapkan Sebagai tersangka Oleh KPK.

Setelah Deden Suhendar alias Zulmanisar menggelapkan Uang pajak dan mendapat bagian masing2, maka berlanjut pula pada kerja sama untuk mencuci uang haram itu agar menjadi bersih dan menjadi pendapatan murni dan resmi, sebagaimana pengakuan Deden suhendar alias Zulmanisar pada penyidik KPK dikutip dari investigasi pemberitaan TEMPO beberapa waktu lalu dimana Deden suhendar Alias Zulmanisar mengakui dihadapan Penyidik KPK membeli beberapa aset Hotel dan tanah puluhan hektar di pulau jawa dan diluar pulau jawa termasuk membeli Aset Pabrik Koprasi Tambang di kabupaten Bolaang Mongondow kec lolayan desa Tanoyan yakni KOPERASI PERINTIS dengan Investasi uang Kess sebesar Rp 40 Milyar sebagaimana Pemberitaan Tempo.

#PENCUCIAN UANG HARAM DALAM BENTUK INVESTASI TAMBANG#

Ternyata sampai kapanpun kalau duit yang di dapat dengan cara2 kejahatan pasti akan terungkap juga, Keserakahan dan keangkuhan manusia lewat duit (kertas iblis) itu.

Pada investasi 40 Milyar di Koprasi Perintis ini Deden Suhendar alias Zulmanisar ini bertindak sebagai pembeli aset bangunan dan pabrik Pengolahan Emas di Koperasi Perintis dan ko’David sebagai pemilik saham/pemodal pertama pabrik Koprasi dan bangunan Koprasi Perintis itu, kemudian bekerjasama untuk melepas aset take over (pembelian) Pabrik tersebut dengan perjanjian jual beli dibawa tangan, dan sengaja Mengabaikan Ketentuan perjanjian jual beli sebagaimana diatur KUHPerdata pasal 1357, kenapa ini mengabaikan pasal ini…? Jawabanya:. ‘dikarenakan khawatir akan asal muasal duit haram tersebut.

Nah untuk Pembelian Aset Resmi Koprasi yang terdaftar pada pemerintah ini harus sepengetahuan dan se ijin Pengurus Koprasi Perintis pada saat itu. Apakah pada saat proses negosiasi Pembelian Aset Koprasi sampai pada transaksi, apakah diketahui dan di bahas bersama oleh Pengurus Koprasi sampai pada Rapat Anggota Tahunan RAT..? Jawabanya:. Menurut bocoran pemgurus Koprasi ‘Tentu, tidak..!

#KEMANA SAJA ALIRAN DUIT HARAM HASIL KORUPSI UANG PAJAK DEDEN SUHENDAR ALIAS ZULMANISAR ITU..?

Menarik karena selain pembelian Aset Pabrik di Koprasi Perintis ternyata juga Deden Suhendar alias Zulmanisar itu juga membeli Lahan Tambang sekitar 12 hektar di dalam wilayah Konsensi Koprasi Nomontang kec Modayag kab boltim lewat si Lucas dengan jumlah Rp15.Milyar. juga dengan perjanjian dibawa tangan dan mengabaikan ketentuan psl 1357 KUHP perdata.

Ditengah Perjalanan si Deden suhendar alias Zulmanisar ini memanipulasi keterlibatanya dengan Modus menjual lagi lahan itu pada orang lain yang juga adalah Bagian dari Komplotannya sendiri yakni si Untung Agustanto tanpa sepengetahuan si lukas disinilah masalah timbul..!

Setelah perebutan dan penguasaan lahan yang cukup panjang di Koprasi Nomontang antara Lucas dan Untung Agustanto sampai dengan hari ini, Lucas pun nekat melaporkan si Deden suhendar alias Zulmanisar dan Komplotanya ke KPK, disinilah muncul petaka.

#SIAPA SAJA YANG MENERIMA FEE ALIRAN DUIT HARAM SI DEDEN SUHENDAR..?

Kongkalingkong pembelian Aset Pabrik Koprasi Perintis dilakukan perdana di hotel senator resort pada medio sekitar bln Juli thn 2019 kemudian berlanjut di kantor Koprasi Perintis di desa Tanoyan yang semuanya di mediasi oleh Pemilik/modal saham pertama Pabrik Koprasi Perintis yakni si Ko’David.

Nah, Si Ko’David ini adalah Pemodal/saham pertama Pembuatan Pabrik di Koprasi Perintis pada thn 2017 dan Pada pertemuan tersebut disepakati Pembelian (take over) Pabrik yang harus mendapat persetujuan dari Pengurus dan Pengawas Koprasi waktu itu, mengingat Koprasi Perintis adalah Koprasi Resmi, Yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Pengawas Koprasi Perintis, dimana pada beberapa kali pertemuan segi tiga antara Ko’David , Deden Suhendar alias Zulmanisar dan Pengurus Koprasi disaksikan juga secara langsung Oleh Pimpinan DPR di salah satu kabupaten di BMR.

Sejak terjadinya Proses take Over pembelian Aset Pabrik Koprasi Perintis pada 4 agustus tahun 2019, sejak itu pula aliran fee 5% duit haram itu mengalir ke banyak pihak antara lain Fee untuk Pengurus Koprasi sebagaimana Pengakuan Lucas yang sejak awal juga terlibat memediasi proses jual beli aset KOPRASI PERINTIS dan lahan di KOPRASI NOMONTANG Termasuk jajaran Politisi yang turut memediasi dan menyaksikan proses take over tersebut. Saya rasa penyidik MABES POLRI dan KEJAKSAAN AGUNG gampang sekali menggali ini semua.

#PENDAPATAN: PAJAK & PNBP & DEVIDEN, ROYALTI DELIK PIDANA ATAS ALIRAN DUIT HARAM DI KOPRASI PERINTIS#

Sejak adanya pabrik Pengolahan emas di Koprasi Perintis thn 2017, dengan aset Pabrik @12 buah Tong. @ cruiser @Licuiser @ballmil.@bangunan secara keseluruhan sampai pada Pembuatan Jalan paving blok sepanjang 3 kilo meter menuju area pabrik diasumsikan total Nilai sampai mencapai 15.Milyar.

Kemudian mulai beroprasi dengan tidak pernah berhenti sampai dengan sekarang, satu buah tong sehari berputar dengan anggaran produksi sekali putar Rp.30jt satu tong saja sehari sekali berproduksi maka total biaya produksi bisa dapat angka = Rp.900jt satu tong maka dikalikan 12 tong berproduksi setiap hari Maka bisa dibayangkan brapa biaya produksinya….? Produksi 1 tong saja setiap hari selama 30 hari dapat Rp900 dikurangi operasional dll.

Maka yang bersih diterima oleh Koprasi adalah setengahnya yakni Rp450jt. Artinya kalau 12 tong beroprasi tidak henti-henti maka berapakah pendapatn si Pemodal yakni ko’David …? Anda bayangkan saja… Apakah itu di Potong pajak pendapatan….?

Menurut info yang saya dapatkan ke pengurus Koprasi, tidak pernah di Potong pajak…! Saya curiga adanya pengelolaan pendapatan Koprasi yang tidak transparan dan tidak taat pajak ini negara sangat dirugikan, hasil investigasi dan wawancara saya pada pengurus Koprasi didapati keterangan bahwa memang penghasilan Pabrik yang sangat besar setiap tahun bahkan sampai tembus puluhan Milyar Rupiah setiap tahunya, dan semuanya di siasati dan dimainkan setiap tahun saat Rapat Anggota Tahunan RAT Koprasi.

Belum di tahu pasti seperti apa penerimaan Koprasi dari Pemodal, dalam hal ini Ko’David atas pendapatan Pabrik mengingat manajemen pabrik dikendalikan langsung oleh orangnya David liem, Akan tetapi pengakuan pengurus Koprasi pada saya Penghasilan Koprasi tetap minim setiap bulan dan selalu kesulitan keuangan dan muara akhirnya Negara dan daerah dirugikan.

Sekali lagi Negara dan daerah dirugikan atas kekayaan alam yang dirampok oleh Ko’David dkk dengan cara tidak membayar pajak penghasilan…padahal sesuai UU Perpajakan. No 36 thn 2008 omset Diatas 4,5.Milyard wajib pajak Penghasilan bulanan.

Apalagi Nilai Aset Pabrik Koprasi yang tembus sampai 15.Milyar dan Omset/produksi setahun pabrik sampai Mencapai 10.Milyar lebih. Terpisah dengan urusan itu keyakinan saya karena Investasi Uang yang dipakai untuk Mengelola pabrik Koprasi sejak awal tidak jelas muasalnya, tengok saja pengakuan Deden Suhendar alias Zulmanisar yang memberi pengakuan ke KPK Bahwa aliaran duit haram itu Rp 40.Milyar untuk membeli aset Koprasi perintis pada Pemilik saham awal yakni Ko’David.

Tapi pada perjanjian jual beli dibawah tangan yang dilakukan antara Deden Suhendar alias Zulmanisar lewat Untung Agustanto pada tggal 4 agustus 2019 aset Pabrik dan bangunan itu hanya dihargai dengan jumlah Rp,2,Milyar saja, lagi-lagi kenapa diatas kertas perjanjian hanya dihargai seperti itu…?

Tujuanya hanya untuk menutupi pajak Penghasilan dan pendapatan Pabrik serta menghindari konsekwensi pajak Jual beli, makanya mereka tetap mengabaikan Akta Jual beli aset dihadapan Notaris sebagai perpanjangan tangan Negara.

Lagi-lagiĀ  mengabaikan pasal 1357 KUHPerdata serta menghindari diketahui oleh Pengurus Koprasi yang lain maka di formulasilah sedemikian rupa agar jenis kejahatan bisnis yang menggunakan duit haram harus tetap tersimpan dengan rapi.

Saya Hakul Yakin Ko’DAVID mengetahui betul asal muasal duit yang dipakai oleh Deden Suhendar alias Zulmanisar lewat Kaki tanganya Untung Agustanto ini berasal dari aliran duit Haram Korupsi Pajak, makanya sejak awal Ko’David tidak pernah mau berhubungan dengan Pihak Notaris. Psl 21 s/d 29 UU Perpajakan disertai sanksi pidana sudah jelas dikombainkan dengan Pidana Pencucian Uang, kalau Pihak Penegak hukum mau menseriusi Kejahatan Pidana Perpajakan dan Pencucian Uang Ini.

#KESIMPULAN#

Bagi saya Kongkalingkong atas aliran duit haram hasil Korupsi duit Pajak yang dilakukan Oleh mantan Dirjen pajak dan anak buahnya itu biarkan tetap di tangani oleh KPK sebagai bentuk Penegakan Hukum Negara atas para Pejabat Korup di negeri ini yakni Deden Suhendar alias Zulmanisar dan Angin Prayitno Aji dkk.

Akan tetapi para pihak lain yang terhubung dibawahnya yang menerima aliran duit haram itu yang indikasi menerima Fee atas Take Over (pembelian) Aset Koprasi Perintis yang mengalir ke banyak pihak, Hemat saya Tindak Pidana ‘Turut serta” melakukan Pencucian Uang dan Manipulasi Administrasi Penggelapan pajak Pendapatan Koprasi, Tindak Pidana Khusus dibidang Perpajakan maka ranah ini terbuka bagi JAKSA AGUNG dan MABES POLRI untuk wajib mengusut tuntas dan Harus segera memeriksa dan Mentersangkakan juga Ko’David cs.

CATATAN :
………….Secara umum, kewajiban perpajakan koperasi pada UU No 36 thn 2008 meliputi:
#Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP
#Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Badan
#Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan
#Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

SANKSI PIDANA TPPU.
…………UU No 8 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Bunyi pasal 5 adalah: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang secara pasif dan massif diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar..

………….UU KUP No 6 thn 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan menjadi pidana penjara paling singkat enam bulan atau paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Penulis : Sehan Ambaru.SH.
Direktur Lembaga Penelitian Masyarakat Insan Totabuan