Oktober 19, 2021

LSM Swara Bogani Laporkan Kasus Pergantian BPD Adow Selatan

BOLSEL,JurnalBMR.com-  Polemik  pergantian Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Adow Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akhirnya berbuntut laporan ke kejaksaan negeri Kotamobagu.

Didampingi LSM Swara Bogani hari ini Kamis 5 Agustus 2021 Ibu liliani mokoagow warga adow selatan bolsel melaporkan  pelaksana musyawarah desa yang diduga dibawah intervensi  langsung Pemerintah Desa Adow Selatan beserta Perangkat Desa lainnya.

Indikasi ini berdasar pada hasil Investigasi awal Lembaga (LSM) Swara Bogani dan kemudian dilengkapi dengan adanya surat pernyataan dari beberapa Tokoh masyarakat Desa Adow Selatan.

Berdasarkan pernyataan beberapa sumber, jelas di katakan bahwa dalam Daftar Hadir tertulis nama mereka beserta dengan bukti tanda tangan, namun mereka menanda tangani daftar hadir hanya untuk perealisasian Gaji/THR dari Pemerintah Desa, bukan untuk acara musyawarah Pergantian Ketua BPD Desa adow, jika sebelumnya diketahui kalau itu daftar untuk pergantian BPD kami tak mau menanda tanganinya, “Jelas sumber.

“Setahu Kami itu adalah Daftar Hadir dalam Rangka penerimaan gaji, bukan acara Musyawarah Pergantian Ketua BPD Desa Adow Selatan, “ucap salah satu Tokoh masyarakat yang enggan namanya dipublish.

Dari jumlah tertulis di daftar hadir itu secara keseluruhan diduga telah dikelabui oleh Pemerintah Desa Adow Selatan, karena tidak di jelaskan secara tertulis yang mana rapat tersebut adalah agenda Pergantian Ketua BPD Desa Adow Selatan.

Usai ditanda tangani daftar hadir tersebut sengaja di rubah dengan tambahan tulisan tulisan tangan yang mana menyebutkan bahwa  berita acara tersebut adalah musyawarah pergantian Ketua BPD Desa Adow Selatan, ” kami tidak setuju dan merasa telah diperdaya, olehnya kami keberatan dan tidak terima perlakuan ini, kami bersedia jika dibutuhkan untuk memberikan kesaksiannya, “ucap Tokoh masyarakat Desa Adow Selatan.

Berdasarkan kejadian itu, Ketua LSM “Swara Bogani” Rafiq Mokodongan melalui Surat permintaan pendampingan dari Ibu Liliana Mokoagow dalam hal memintakan untuk mendampingi proses pelapurannya, dengan dilengkapi dengan pelimpahan Kuasa untuk menindaklanjuti ke ranah Hukum dengan cara melaporkan perlakuan ini pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Kotamobagu.

“Perlakuan semacam ini harus diproses kedalam ranah Hukum, maksudnya agar jelas kewenangan masing masing pihak untuk pengambilan keputusan didalam Pemerintahan Desa”, ucap Rafiq Mokodongan.

Dilanjutkannya lagi bahwa peran dari BPD dalam Desa sangatlah penting, kedudukan BPD setingkat dengan Kepala Desa, tugas dan fungsi BPD dalam Desa sangatlah penting, sebab bermula dari menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawara BPD, menyelenggarakan musyawara Desa, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, hingga pada penyelenggaraan musyawarah khusus apabila terjadi pemberhentian Kepala Desa, disini membuktikan bahwa peran BPD itu sangat penting, “tegas Rafiq Mokodongan.

Lanjut Rafiq Mokodongan, Lembaga kami melaporkan kejanggalan ini sebab menginginkan kejelasan aturan, bukan untuk menjatuhkan martabat Pemerintah Desa, Kepala Desa bukan raja, lalu seenaknya memperlakukan aparat atau pemangku Desa lainnya dengan cara arogan, jadilah pemimpin atau Kepala Desa sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat, santun dalam menghadapi permasalahan dalam Desa, bukan berlaku layaknya preman, sebab sekarang ini bukan lagi zamannya adu otot, tapi adu otak untuk kemajuan dan keberhasilan pembangunan dalam Desa, ” Jelas LSM Vokal ini * (Tim)