Oktober 19, 2021

Irawan Damopolii Sebut Kapolres Bolmong Jangan Aneh Sikapi BDL

JurnalBMR.com,BOLMONG – Polres Bolmong kembali di sorot oleh sejumlah aktivis, Pasalnya rencana Aksi masyarakat Lingkar tambang PT BDL yang berlokasi di kecamatan Lolayan oleh Para kelompok Preman pada besok hari senin 27-09-2021 di duga bocor.

Aksi yang di duga di otaki oleh para Calo/broker tambang yang gentayangan di Kecamatan Lolayan mendapat tanggapan tegas dari Paralegal, LSM INSAN TOTABUAN.

Adalah Irawan Damopolii, aktivis yang sangat aktif dan getol dengan kepentingan publik di BMR ini Mengatakan bahwa kecurigaan kami rencana aksi besok yang sudah bocor lebih dahulu itu adalah selain skenario calo’/broker tambang atas ketidak puasan mereka atas beroperasinya PT BDL adalah sesuatu hal yang patut diselidiki dan di tangkap para aktor-aktornya itu, apalagi menurut irawan kami juga mendapat bocoran aksi Kelompok masyarakat besok itu disusul juga dengan sprint No :259/IX/HUK/6.6/2021 yang ditanda tangani oleh Kapolres Bolmong.

Dugaan kami, bisa jadi secara administrasi kemungkinanya tanggal pembuatan di dalam sprint tersebut di dimundurkan untuk tujuan mengelabui saja secara administrasi untuk kepentingan tertentu.

” Semoga saja saya Keliru’ kata “Irawan’. kalau dugaan kami ini benar maka kecurigaan kami akan adanya konspirasi yang selama ini santer beredar bahwa Kapolres Bolmong memang secara kasat mata tidak mendukung keberadaan PT BDL dibawah manajeman yang sekarang, ujar, ‘Irawan”.

Dugaan kami ini bukan tidak beralasan karena pada saat itu Kapolres Bolmong sempat Mengeluarkan surat Undangan untuk mengundang dinas terkait untuk koordinasi agar satu suara mempertanyakan ke ESDM & KLHK Provinsi atas atas keberadaan PT BDL dan rupanya ini masi berlanjut kata irawan dengan nada ‘kesal’

Harusnya Polres Bolmong ikut menjaga dan melindungi Investasi resmi di daerah khusunya Perusahaan Tambang, sesuai intruksi Presiden dan Kapolri dan kalau masi seperti ini terus maka kami secara kelembagaan LSM akan mengadukan Kapolres Bolmong ke Paminal Polda sulut dan Mabes Polri, kalau kapolres masih menunjukan gaya kepemimpinannya seperti ini, “Terang Aktifis yang cukup di segani di BMR ini.

Hal senada juga disampaikan juga oleh Tokoh Pemuda BMR ‘Sehan Ambaru. SH. bahwa Beberapa waktu lalu tiem Gakum KLHK lengkap personil sudah melakukan sidak ke area PT BDL dan saat itu  PT BDL dan KLHK Sudah bersepakat untuk menunda sementara menjalankan Operasional Penambangan di PT BDL, meski PT BDL sudah merugi tapi kemudian itu tetap menjadi komitmen PT BDL dan KLHK.

Masalah ini mencuat cuma dikarenakan satu surat ijin Ikutan dari IUP OP saja yang harusnya sudah dikantongi oleh PT BDL yakni IPPKH, namun lagi-lagi menurut “Sehan’ bahwa IPPKH belum terbit itu bukan kesalahan PT BDL, ” Ungkap Sehan.

Lebih lanjut kata Sehan  PT BDL sudah dua kali bermohon/menyurat ke KLHK agar supaya Ijin IPPKH itu bisa segera terbit Tapi sampai sekarang belum ditanggapi tapi PT BDL tetap taat Azas dan menunggu, “ujar Sehan dengan gaya low profile nya.

Terkait Sprint Kapolres Bolmong yang melakukan Patroli menyinggung areal PT BDL yakni perkebunan Bolingongot, saya justru heran ko’ bisa bersamaan dengan aksi Kelompok masyarakat yang akan melakukan aksi, ada apa dengan Kapolres Bolmong…? Tanya Sehan.

Kami ingatkan agar kapolres bolmong fokus saja pada tupoksinya yakni menjaga kamtibmas. Kalau Kapolres Bolmong sampai masuk di areal PT BDL melewati desa mopait dan di susul juga dengan kelompok masyarakat dari desa lain maka kami simpulkan bahwa Kapolres punya interes tidak baik dengan PT BDL dan itu akan berhadapan dengan kami KOALISI LSM di Bolmong ujar Sehan dengan nada serius.

Sehan menambahkan ada oknum mengatasnamakan masyarakat desa Toruakat berinisial AR  yang selama ini mengklaim ada kepemilikan lahan perkebunan di wilayah IUP PT BDL padahal wilayah IUP PT BDL masuk dalam kawasan hutan produksi, dan di perkuat oleh pencanangan kawasan hutan oleh pihak Balai pengamanan dan penegakan hukum kehutanan & lingkungan kementrian LHK di batas wilayah IUP PT BDL

Sesuai UU cipta kerja pasal 110 A menyebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang terbangun dan memiliki perijinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum undang-undang ini dan belum memenuhi syarat sesuai perundang-undangan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Kalau merasa ada atas hak kepemilikan orang per orang dan atau atas nama masyarakat desa toruakat yang bisa di buktikan mengklaim lahan perkebunan masuk di wilayah IUP PT BDL ,maka kami juga akan mengawal dan mengadvokasi membantu menuntut ke PT BDL, ” Pungkasnya.

Kapolres Bolmong AKBP DR Nova Irone Surentu Ketika di konfirmasi melalui seluler belum memberikan tanggapan meskipun whatsApp dalam keadaan aktif.*(Tim)