Oktober 19, 2021

Insentif Di Kurangi, Ratusan Ketua RT Di Bolmong Mengeluh

BOLMONG – Ratusan Ketua RT ( Rukun tetangga) di kabupaten bolaang Mongondow provinsi Sulawesi Utara mengeluhkan terkait pembayaran insentif mereka yang di nilai tidak sesuai dengan kinerja mereka.

Bupati Bolmong yasti soepredjo Mokoagow di minta mempertimbangkan kembali tentang penerbitan Perbup yang mengatur tentang pembayaran insentif ketua RT.

Sebagai bagian terkecil dari pemerintahan desa bagi ratusan ketua RT  tugas mereka  dalam hal pelayanan ke masyarakat cukup berat. Adapun tugas ketua RT di antaranya adalah membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepala dusun, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan pengkoordinasian antar warga.

” Kerja kami, sama dengan tugas perangkat desa bahkan tugas kami lebih berat , kenapa insentif kami di kurangi, ” keluh Abdul salah satu ketua RT.

Hal yang sama juga di keluhkan oleh puluhan ketua RT di kecamatan Lolayan. Mereka menyebut kebijakan pemkab Bolmong dengan menurunkan insentif ketua RT dari jumlah 300 ribu turun menjadi 200 ribu terkesan tidak menghargai tugas-tugas ketua RT yang menjadi ujung tombak pemerintahan di desa, ” ujar mereka kompak.

Selama ini kami bekerja tanpa pamrih setiap kegiatan dan agenda kabupatenpun kami yang terdepan dan di jadikan ujung tombak oleh pemerintah desa, “ungkap mereka kesal.

Terpisah kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa  ( DPMD) Bolmong melalui Kabid pemdes Isnaidin Mamonto ketika di konfirmasi JurnalBMR.com mengatakan bahwa pengurangan insentif ketua RT di Bolmong dari jumlah sebelumnya 300 ribu turun menjadi 200 ribu karena di sesuaikan dengan keuangan desa.

Isnaidin menyebut pengurangan insentif ketua RT di atur dalam (perbup)  peraturan Bupati bolmong No 03 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBdes.

Terkait dengan keluhan sejumlah Ketua RT yang mengatakan tugas mereka cukup berat menurut isnaidin itu adalah bagian dari tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Tupoksi Ketua RT mengacu kepada peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No 18 tahun 2018.

Lebih lanjut kata Isnaidin, selama ini pihaknya  banyak menerima keluhan bahwa perangkat desa banyak yang menyerahkan tugasnya kepada ketua RT padahal sebenarnya tidak boleh karena Ketua RT adalah lembaga bukan perangkat desa, ” terangnya.

Isnaidi menambahkan bahwa adanya pandemi Covid 19 yang melanda negeri ini lebih dari setahun ini juga berdampak pada penyaluran anggaran termasuk alokasi dana desa (ADD) di Bolmong. Mudah-mudahan pandemi akan segera berakhir agar seluruh anggaran pusat termasuk DAU normal kembali,”Imbuhnya

” Saya harap  ketua RT  tetap bekerja dan menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi dan di harapkan juga kepada para sangadi untuk tidak memberikan tugas pemerintah kepada ketua RT karena RT itu lembaga bukan perangkat desa yang punya tupoksi berbeda, tutupnya. (AK)