Oktober 19, 2021

Gelar Rakor Soal Toruakat, Irawan ; Ada Apa Kapolres Bolmong ?

BOLMONG,JurnalBMR.com- Upaya kapolres Bolmong untuk menerbitkan Surat Undangan No: B/208/8/OLPs.1.3./2021/res.bolmong perihal undangan di tanggapi oleh anggota paralegal lembaga penelitian “Insan totabuan” Irawan Damopolii.

Menurutnya tindakan polres Bolmong untuk melakukan koordinasi dengan semua stalholder merupakan langkah Positif namun juga Subyektif dan terkesan mengurus masalah yang tidak substantif dan tendensius.

Point 3 dalam isi surat tersebut memuat masalah “adanya aksi Masyarakat Toruakat terkait Aksi Demonstrasi menutup Jalan nasional, AKD, ” Ucap Irawan.

Menariknya lanjut aktivis senior BMR ini, Terkesan ‘Lucu’ karena Selama ini sekelas aksi demo oleh kelompok orang baru kali ini kapolres mengeluarkan surat resmi untuk mengundang Pihak Eksekutif, yang lebih aneh lagi Substansi yang dibahas dan di angkat oleh Kapolres dalam pertemuan itu adalah Meminta dukungan eksekutif untuk Menutup PT BDL… aneh kan…?

“Harusnya sebagai aparat penegak hukum kapolres bolmong fokus pada tupoksi yakni penegakan hukum dan segera menangkap oknum-oknum yang mengganggu ketertiban umum yang sudah beberapa kali melakukan blokade jalan trans sulawesi.

Karena parahnya aksi tersebut dilakukan hampir berdekatan dengan Mapolres bolmong namun tidak pernah ditindak, padahal sudah jelas-jelas  aksi tersebut hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ” Ungkap aktivis vokal ini.

Yang juga jadi pertanyaan kami, justru dia (Kapolres Bolmong) malah memaksakan perkara pencurian material yang dilaporkan oknum berinisial AR bahkan mengakomodir permintaan oknum Andre cs menutup PT BDL yang berada di desa Mopait, yg jelas-jelas adalah wilayah hukum polresta kotamobagu.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat dan para penggiat dan praktisi hukum, kenapa kapolres bolmong tidak melakukan penindakan kepada oknum-oknum yang sudah jelas melakukan tindakan ekstrim menutup akses trans sulawesi, tetapi malah sibuk mengurusi kegiatan pertambangan PT BDL di desa mopait kecamatan lolayan yg jelas-jelas bukan kewenangannya, ” Tegas Irawan.

Sementara itu Direktur LSM Insan totabuan Sehan Ambaru SH menanggapi bahwa Kapolres Bolmong di duga punya  Motif lain. “Emang waktu Tarkam di dumoga beberapa waktu lalu Kapolres pernah mengirim surat undangan yang sama perihal Koordinasi kepada eksekutif untuk mencari solusi Penanganan Konflik Horizontal di dumoga atau tidak….?ungkap Sehan.

Kalau tidak maka jadi lucu kan Padahal ini substansinya yang harus diperhatikan. Jangan-jangan kapolres Bolmong ada misi lain. Kelihatan Menegakan Hukum tapi menjadikan Hukum sebagai Industri untuk kepentingan dia. Mengkriminalisasi kelompok masyarakat. Atau PT BDL ?

Ingat…! PT BDL itu adalah tempat masyarakat lolayan Khususnya desa saya desa mopait untuk mengais rejeki di massa Pandemi. Mereka ingin terus bekerja untuk terus dapat penghasilan di masa pandemi ini, apalagi kesannya Kapolres Bolmong seakan-akan mengangkangi Instruksi Presiden Jokowi bahwa Ekonomi Nasional harus terus bangkit dan Tumbuh termasuk masyarakat harus tetap berproduksi dan mendapat keuntungan ekonomis dari Investasi di daerah manapun, ” tukasnya.

“Harusnya Kapolres Bolmong Menseriusi laporan kami terkait dugaan galian C Ilegal yang melibatkan Korporasi Besar dan ilegal tidak berijin di Sepanjang Sungai PINDOL dan desa  TOTABUAN.

Informasi Yang kami kantongi ada puluhan alat mengeruk dengan menambang di Galian C disepanjang sungai di sana, Jika Undangan perihal masalah ini yang kapolres Bolmong angkat maka saya dan kelompok gerakan civil sociaty di BMR akan mendukung, Praktek Ilegal puluhan alat Di sungai Pindol itu hasil investigasi kami di duga ada keterlibatan Kerabat Pejabat Polres Bolmong makanya APH  enggan untuk menindak.

Kapolres Bolmong AKBP DR Nova Irone Surentu ketika di konfirmasi media ini mengatakan, Bahwa undangan yang di kirimkan oleh polres bolmong kepada pihak eksekutif bolmong dalam hal ini asisten 1, asisten 2, Dinas DLH dan dinas kehutanan bersifat koordinasi dan tidak ada tendensi lain.

” Kami layangkan surat undangan kepada eksekutif bolmong karena adanya laporan warga terkait aksi pemblokiran jalan, Sehingga karena karena menyangkut kantibmas maka polres Bolmong harus berkoordinasi dengan pemkab Bolmong untuk menyampaikan hal ini, ” Kata Nova.

Intinya polres Bolmong hanya menjalankan tupoksi, adapun persepsi yang muncul dari beberapa rekan-rekan LSM Nova menurutnya itu sah-sah saja namun alangkah baiknya LSM juga harus monitoring langkah apa saja yang sudah di lakukan oleh polres Bolmong selama ini dalam penegakan kantibmas di bolmong, ” Tutup Nova.(Tim)