Oktober 19, 2021

Di Duga Terbitkan SKT Di Kawasan HPT Bolingongot , Ormas LAKI Laporkan 2 Oknum Mantan Sangadi

BOLMONG – konsistensi DPD (Dewan Pimpinan Daerah) ormas LAKI (Laskar anti korupsi Indonesia) provinsi Sulawesi Utara dalam menyuarakan keadilan patut di apresiasi.

Pasalnya bukan hanya melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam persoalan sosial, Tetapi lembaga yang di pimpin oleh putra poigar Firdaus Mokodompit ini juga peduli tentang aset dan kepemilikan negara yang di salah gunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Terbukti pada Senin 15 Mei 2021 kemarin ormas LAKI di pimpin langsung ketua DPD LAKI Sulut Firdaus Mokodompit ,Melaporkan dugaan  penerbitan SKT (Surat kepemilikan tanah) di kawasan HPT ( Hutan produksi terbatas) yang di duga di lakukan oleh 2 oknum kepala desa yang namanya seperti terlampir dalam berkas laporan ke polres Bolmong.

Kepada JurnalBMR.com Firdaus membeberkan bahwa berdasarkan hasil investigasi ormas DPD LAKI sulut adanya dugaan Penerbitan Surat kepemilikan tanah (SKT) yang di peroleh secara tidak sah oleh salah satu oknum berinisial A.R Cs yang patut di duga SKT tersebut di tanda tangani oleh 2 oknum mantan kepala desa ( Sangadi) Toruakat namanya terlampir dalam berkas laporan.

Lebih lanjut kata Firdaus dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penegakkan hukum di wilayah kawasan hutan produksi terbatas dan demi menjaga kelestarianya, Maka dengan ini ormas DPD LAKI meminta kepada kapolres Bolmong AKBP DR Nova Irone Surentu SH.MH untuk menindak lanjuti laporan dan segera memanggil oknum-oknum terlapor demi supremasi hukum.

” Firdaus menambahkan ormas DPD LAKI sulut juga menemukan fakta bahwa lokasi yang telah di terbitkan SKT tersebut berada di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tepatnya di lokasi  patung bolingongot area kawasan lokasi pertambangan PT BDL (Bulawan daya lestari) kepolisian Polsek lolayan,  “ucap Firdaus tegas.

” Kami minta Kapolres Bolmong agar dapat segera menindak lanjuti Laporan Ormas DPD LAKI dengan memanggil 2 oknum mantan Sangadi Toruakat dalam hal penyalahgunaan kewenangan jabatan dan memanggil oknum inisial A.R cs dalam hal kepemilikan SKT di dalam kawasan HPT.

Menurut Firdaus kasus kepemilikan SKT di kawasan hutan negara tersebut melanggar undang-undang RI No 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3 tentang hutan. (TIM)