Oktober 22, 2021

Aktifitas Terganggu, PT BDL Mengadu Ke Polres Kotamobagu

BOLMONG,JurnalBMR.com- Aktifitas Perusahaan PT.BDL (Bulawan Daya Lestari)  di wilayah pegunungan Patung Monsi Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow di duga  sengaja dihalang-halangi oleh beberapa oknum (Kelompok masyarakat) terinformasi berasal dari Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow..

Menurut hasil penelusuran dari beberapa sumber sebagai pemimpin kelompok tersebut di duga berinisial Pdt.MDS alias Mody.

Dengan adanya gangguan dimaksud, Direktur Utama PT.Bulawan Daya Lestari (PT.BDL) Denny Ramon Karwur menyurati Polres Kota Kotamobagu perihal Pemberitahuan Gangguan Kegiatan Operasi Produksi Perusahaan dengan Nomor : 048-Ext-PT.BDL.07.2021.

Perusahaan PT.Bulawan Daya Lestari adalah perusahaan Legal, sehingga ketika perusahaan merasa terganggu aktivitasnya, bisa melaporkannya kepada Pihak Penegak Hukum atau pada Pihak yang berwajib (Kepolisian-red) setempat.

Perbuatan menghalang halangi aktivitas Perusahaan Tambang yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan-Operasional Produksi (IUP-OP), menurut Pasal 162 Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), bisa dipidana paling lama satu Tahun kurungan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,-00 (seratus juta rupiah), demikian diungkapkan oleh Dekan ahli Hukum Fakultas DR.Samratulangi.

Dikatakanya, “penegakan Hukum bisa menindak siapapun, artinya jika terjadi tindakan menghalang halangi aktivitas Perusahaan Legal dalam rangka aktivitas Penambangan”, karena hingga sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) masih memberlakukan Pasal 162 juncto Pasal 136 Ayat (2) Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Dalam penindakan, apabila perbuatan pelaku terbukti jelas menghalang-halangi aktivitas Penambangan yang telah memenuhi ketentuan, Penegak Hukum tidak perlu menunggu adanya laporan karena perbuatan tersebut termasuk delik biasa.

Ditambahkannya lagi bahwa kasus ini bukan delik aduan, olehnya Penegak Hukum tetap bisa melanjutkan perkara meskipun laporan tentang adanya perbuatan menghalang-halangi aktivitas Penambangan telah dicabut, jelas Dekan akhli Hukum pada sejumlah awak media.

Aktivis Pemerhati Ekonomi dan Peduli Kemanusiaan Bolaang Mongondow Raya, Ridwan Naukoko,SE memberikan tanggapannya dalam permasalahan lingkup Perusahaan PT.Bulawan Daya Lestari (BDL).

Kehadiran Perusahaan ini boleh dibilang sudah cukup lama di Daerah ini, sepengetahuan kami adanya perusahaan ini sejak Tahun 2009 yang lampau, sungguh sangat disayangkan, sebab ditinjau dari awal rekomendasi Izin Lingkungannya yakni Amdal (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL), Pengesahannya oleh Bupati melalui Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2009.

Nah,jika dilihat jangka waktu yang terbuang ini sungguh sangat merugikan Negara terutama Daerah, sebab dari waktu ke waktu, setiap Tahunnya PT BDL ini tidak pernah terlepas dari gangguan, hal ini mengakibatkan aktivitas dari Perusahaan yang Legal terganggu.

Olehnya melalui pemberitahuan dari Pihak penanggungjawab PT.Bulawan Daya Lestari (PT.BDL) yang ditujukan kepada Kepolisian Resort (Polres) Kotamobagu dalam hal telah terjadi gangguan keamanan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.BDL

Sehingga menurut Ridwan laporan/surat pemberitahuan PT BDL ke APH (Aparat penegak hukum) dalam hal ini polres Kotamobagu sudah tepat, dan di mohon juga kepada pihak polres Kotamobagu  secepatnya menangani pemberitahuan ini, “Pinta Ridwan. (Tim)